💰 Biaya Perkara
Informasi biaya perkara pada Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
📄 Panjar Biaya
Biaya perkara ditentukan sesuai jenis perkara dan radius pemanggilan para pihak.
🏦 Pembayaran
Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dicatat secara resmi.
⚖️ Transparan
Seluruh biaya perkara diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
📥 Dokumen
Besaran biaya perkara dapat dilihat melalui dokumen resmi yang tersedia.
• Besaran biaya perkara ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan.
• Panjar biaya perkara dapat berbeda sesuai jenis perkara dan domisili para pihak.
• Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara, maka akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan.
🔎 Peraturan Pengawasan
Pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan.
📖 Pedoman Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan berdasarkan pedoman Mahkamah Agung untuk memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
⚖️ Integritas Aparatur
Setiap aparatur pengadilan wajib menjaga integritas, independensi, serta mematuhi kode etik dan pedoman perilaku.
🛡️ Pengawasan Internal
Pengawasan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan, administrasi, dan kinerja aparatur pengadilan.
- PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IV).
- Peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya yang berkaitan dengan pengawasan.