REFLEKSI AKHIR TAHUN 2018 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

     Balikpapan, pada hari  Kamis tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.00 Wita berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengadakan kegiatan menyaksikan siaran langsung (live streaming) melalui channel Mahkamah Agung RI yaitu Refleksi Akhir Tahun 2018 Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

      Seluruh Anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dipimpin Oleh Kadilmil I-07 Balikpapan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional, ASN dan para Honorer berkumpul bersama di Ruang Rapat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyaksikan bersama hingga acara selesai.

   Dalam acara yang disiarkan langsung melalui chanel youtube Hatta Ali mengutarakan Mahkamah Agung memaknai arti penting tahun 2018 sebagai “Era Baru Menuju Badan Peradilan Yang Modern”. Hal ini menurutnya ditandai dengan pemanfaatan teknologi – khususnya teknologi informasi – ditujukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

      Terkait dengan perkara Hatta Ali menjelaskan bahwa pada periode Januari 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 Mahkamah Agung menangani sebanyak 18.142 perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak 16.754 perkara ditambah sisa perkara akhir tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus pada periode tahun ini sebanyak 17.351 perkara. Sisa perkara per tanggal 21 Desember 2018 sebanyak 791 perkara. “Jumlah sisa perkara ini merupakan jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA.” Tutur Hatta di hadapan pers. 

“Namun perlu pula dicatat oleh rekan-rekan jurnalis bahwa tahun 2018 masih tersisa dua hari kerja lagi dan selama itu perkara yang masuk kemungkinan masih akan bertambah terutama perkara-perkara pidana yang status terdakwanya sedang dalam tahanan dan perkara-perkara perdata khusus yang upaya hukumnya dibatasi oleh jangka waktu, olehnya sangat dimungkinkan terjadinya perubahan jumlah sisa perkara sampai hari kerja terakhir pada tahun 2018. Dalam sisa hari kerja tersebut, Hakim Agung dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung masih tetap bekerja untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada serta tetap berusaha agar target sisa perkara bisa lebih rendah dari sisa perkara pada tahun 2017. Jumlah riilnya akan kami sampaikan pada Laporan Tahunan Mahkama Agung 27 Februari 2019 mendatang.” Lanjut mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

      Pada kesempatan yang sama, Hatta Ali menjelaskan Mahkamah Agung terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut menurut Hatta dibuktikan dengan salah satunya bahwa pada tahun 2018 ini Mahkamah Agung telah meluncurkan e-court. E-court adalah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam layanan administrasi perkara secara elektronik, dengan fitur e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), dan e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi e court pendaftaran gugatan/permohonan oleh seorang Advokat dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sepanjang advokat tersebut telah tervalidasi sebagai pengguna terdaftar dalam sistem aplikasi e-court. Selain sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tranformasi teknologi dalam sistem administrasi perkara di pengadilan juga merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha, yaitu penegakkan perjanjian (enforcing contract).