Sosialisasi Perma 7, 8 dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat KMA No. 1 Tahun 2017

SOSIALISASI PERMA 7,8,9 TAHUN 2016 DAN MAKLUMAT KETUA  MAHKAMAH AGUNG RI No 1 Tahun 2017

 

Balikpapan, 24 September 2018 bertempat di Ruang Sidang Borneo I Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah dilaksanakan Sosialisasi Perma Nomor 7, 8, 9 Tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 yang disampaikan langsung oleh Pgs. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Letkol Sus Syf. Nursiana, S.H dan dihadiri oleh seluruh Hakim,  Pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf Dilmil I-07 Balikpapan.

Dalam sosialisasi tersebut Pgs. Kadilmil I-07 Balikpapan menyampaikan pesan antara lain, agar Para Hakim Militer Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperhatikan aturan disiplin kerja yang telah diatur dalam Perma No. 7 Tahun 2016, dan harus mengerti dan memahami prosedur perijinan dan prosedur bagi yang sakit.  Setelah selesai menyampaikan materi Perma No. 7 Tahun 2016 dilanjutkan dengan sosialisasi Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya, pada kesempatan ini Beliau menegaskan perlunya dilakukan pengawasan untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat Pengadilan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam arahan tersebut Beliau menyampaikan Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017 sangat berkaitan erat dengan Perma Nomor 8 Tahun 2016 ini, Maklumat KMA Nomor 1 tahun 2017 meruapakan penegasan dari KMA kepada para Pimpinan MA dan Badan Peradilan dibawahnya secara berjenjang untuk meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan dibawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dalam kedinasan atau diluar dinas, Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur Pengadilan melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa kehormatan dan martabat MA dan Badan Peradilan dibawahnya serta memahami kebijakan pimpinan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2016, Perma Nomor 8 Tahun 2016, Perma Nomor 9 Tahun 2016, penekanan berlaku kepada seluruh Hakim, Panitera, Asn, dan Honorer di Dilmil I-07 Balikpapan untuk mengerti, memahami Perma serta menghindari perbuatan yang melanggar tersebut kode etik Hakim, kode etik Panitera, kode etik Aparatur Pengadilan maupun kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, menjatuhkan harkat martabat Pengadilan.

   

Sedangkan yang berkaitan dngan materi Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Sistem Whistleblowing), Beliau menyampaikan Perma Nomor 9 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan sehingga diharapkan adanya peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran di peradilan baik berupa pelanggaran terhadap kode etik Pedoman Perilaku Hakim, pelanggaran kode etik Pedoman Perilaku Panitera,  pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran kode etik perilaku pegawai aparatur sipil negara, pelanggaran hukum acara atau pelanggaran terhadap disiplin PNS, peraturan disiplin militer, mal administrasi dan pelayanan  publik, pelanggaran pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Diharapkan petugas informasi dan penanganan pengaduan mengerti, memahami proses penanganan pengaduan yang tersedia di Dilmil I-07 Balikpapan sehingga dapat memberikan pelayanan secara cepat dan tepat secara benar.