Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

        Pada hari Jumat tanggal 02 Mei  2018 Pukul 09.00 Wita di Pegadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di dalam ruang sidang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam acara  tersebut hadir dari Kakumdam VI/Mlw Kolonel Chk Adharayansi, S.H., M.H NRP 1920014440464, Wakaotmil IV-16 Balikpapan Letkol Sus Andi Hermanto, S.H NRP 522871,  Danpomdam VI/Mlw Kolonel Cpm Abidin Side, S.H NRP 11960056391171, Dansatpomau Lanud Balikpapan Mayor Pom Tamprin NRP 531138, Dansatpomal Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Hartono NRP 12151/P.

    Pada acara tersebut seluruh anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengucapkan Ikrar bersama dengan semangat dan penuh hikmat, kemudian dilanjutkan pembacaan piagam zona Integritas dan dilanjutkan dengan penandatanganan Zona Integritas oleh Kolonel Laut (KH) Ventje Bulo, S.H.,M.H NRP 12481/P selaku Kadilmil I-07 Balikpapan.

      Dalam kata sambutannya Kadilmil I-07 Balikpapan menyampaikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang telah ditandatangani beberapa waktu yang lalu yang merupakan amanat dari instruksi Predisen Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025. 

        Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur sebagai upaya mewujudkan Birokrasi Berintegritas tinggi/Integritas yang bermakna “satunya kata dan perbuatan”, sangat dipengaruhi oleh penerapan Prinsip Akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik” Tidak ada Integritas tanpa Akuntabilitas dan Transparansi, dan Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tanpa Integritas. Semoga pencanangan integritas ini dapat dilaksanakan dengan sebagai-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi pada umumnya dan khususnya untuk mencapai terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.