1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 1977
Tentang Pelaksanaan Jalannya Pengadilan Pemeriksaan Kasasi dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Militer
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1982
Tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.15 Tahun 1983
Tentang Wewenang Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang yang Berstatus Militer
4. Undang-Undang No.31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer
5. Undang-Undang No.4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman ( Penjelasan )
6. Undang-Undang No.5 Tahun 2004
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ( Penjelasan )
7. Undang-Undang No.34 Tahun 2004
Tentang Tentara Nasional Indonesia
8. Keppres Nomor 56 Tahun 2004
Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI
Tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
Tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
Tentang Tunjangan Panitera
12.SK KMA Nomor 144 Tahun 2007
Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan