Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2020

Jumat 11 September 2020 bertempat di Ruang Sidang Utama Borneo I Pengadilan Militer
I-07 Balikpapan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Perma No 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta Sosialisasi Kep Sekma No:578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya kepada seluruh personel Pengadilan Milier I-07 Balikpapan. Kegiatan ini sendiri di buka langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Letnan Kolonel Sus Mustofa, S.H.,M.H. dan materinya dipaparkan oleh PNS Ryan Fernando,S.Sos selaku Analis SDM Apratur Pertama pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Milier I-07 Balikpapan. Dalam Perma No 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dijelaskan bahwa tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan status aktif yang memiliki jabatan dan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara berdasarkan akumulasi kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sesuai dengan kelas jabatannya. Kehadiran yang dimaksud yaitu dari rakapitulasi kehadiran selama 1 bulan dan rekapitulasi terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya bukan karena alasan kedinasan. Jenis potongan pada untuk yang tidak masuk kerja tanpa alasan yan jelas akan dikenakan potongan tunjangan kinerja sebanyak 5% dan bagi yang tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja dikenakan potongan 1,5% serta tidak absen pulang akan dikenakan potongan 1,5% juga. Selain itu dalam peraturan ini juga diatur mengenai jenis hukuman disiplin terhadap setiap tingkata pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam pelaksaannya, pemotongan tunjangan kinerja tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural dan penyampaian alasan yang sah. Adapun yang dimaksud alasan yang sah tersebut yaitu cuti sakit, tahunan, melahirkan, karena alasan penting dan besar. Mengenai Capaian Kinerja Pegawai dinilai oleh atasan langsung berdasarkan kinerja bulanan dan pemotongan terhadap Tunjangan Kinerja diberlakukan berdasarkan nilai Capaian Kinerja Pegawai dengan ketentuan
a. Nilai CUKUP  25%
b. Nilai KURANG  50%
c. Nilai BURUK  75%
Tunjangan kinerja ini dibayarkan berdasarkan kelas jabatan, penetapan daftar penerima tunjangan kinerja dan perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI.
Adapun dalam Kep Sekma No:578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya, dijelakan bahwa keputusan ini sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dengan tujuan dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan teknis yang muncul dalam melaksanakan Perma No 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Adapun manfaat dari Penilaian Kinerja:
a. Dasar perhitungan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai
b. Promosi, demosi dan mutasi PNS dari dan dalam jabatan
c. Pemberhentian dalam jabatan
d. Perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan dalam jabatan terakhirnya lebih dari 5 tahun
e. Punnishment and Reward
f. Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan
g. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan jabatan
Adapun yang menjadi Batasan penilaian kinerja yaitu dengan perhitungan Laporan Kinerja Pegawai, absensi serta hukuman disiplin sesuai peraturan perundangan. Tingkatan pencaian dari Laporan Kinerja Pegawai berdarkan penilaian dan potongan besaran Tunjangan Kinerja yaitu :
Range Nilai Predikat Huruf Besaran Potongan Tunjangan Kinerja
91-100 Sangat baik 0%
76-90 Baik 0%
61-75 Cukup 25%
51-60 Kurang 50%
50 ke bawah buruk 75%

Dalam ketentuannya sendiri, Laporan Kinerja Pegawai wajib untuk dibuat setiap bulannya, memuat kegiatan harian sebagai pelaksanaan tugas pokok dan tambahan kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan. Dismaping itu juga dijelaskan bahwa pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dinas luar, tetap diwajibkan membuat Laporan Kinerja Bulanan. Mengenai Persetujuan Laporan Kinerja Pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung dapat menyetujui Laporan Kinerja bawahannya dan bertanggung jawab terhadap substansi laporan pekerjaan bawahannya. Apabila atasan langsung berhalangan, maka persetujuan dilakukan oleh atasan dari atasan langsung. Bagi jabatan fungsional yaitu Pejabat fungsional keterampilan dan keahlian Pertama dan Muda, persetujuannya dilaksanakan oleh Pejabat Administrator di unit kerjanya sedangkan untuk Pejabat Fungsional Keahlian Madya dan Utama oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerjanya. Media pengisian Laporan Kinerja Dibuat oleh pegawai setiap bulannya dengan sistem manual/konvensional menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Excel dengan format yang telah ditentukan (dimana dalam waktu 2 tahun ke depan akan menggunakan aplikasi e-Kinerja). Pada pelaksanaannya Laporan kinerja bulanan tersebut wajib dicetak dan diarsipkan oleh Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana satuan kerja masing-masing. Untuk batas penginputan, pemotongannya serta persetujuan dari laporan tersebut yaitu paling lambat 4 (empat) hari kerja pukul 00.00 WIB setiap bulannya. Bagi pegawai yang dalam waktu 4 (empat) hari kerja yang “Belum Dapat Persetujuan”, dikenakan pemotongan tukin sebanyak 25% per kelas jabatan. Keberatan atas penyampaian laporan kinerja bulanan setelah 4 (empat) hari tidak dapat diterima, keputusan dianggap final dan tidak dapat dimintakan kembali ke kas negara (RFD).