Jakarta – Peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) bagi aparatur peradilan oleh Ketua Mahkamah Agung yang diumumkan hari Kamis 29 September 2016, tentu akan banyak mengundang pertanyaan di benak publik. Mungkinkah dengan sistem pengawasan yang baru tersebut akan menghilangkan praktik jual beli perkara di pengadilan? Wajar jika pertanyaan seperti itu muncul, mengingat publik sudah begitu mendambakan hadirnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

Publik sudah bosan dengan pemberitaan tentang hakim atau panitera yang tertangkap tangan oleh KPK atau kasus perselingkuhan dengan melibatkan aparatur peradilan yang hampir setiap hari mengisi halaman depan surat kabar. Sekarang saatnya publik mendapatkan jaminan dan kepastian bahwa proses penyelenggaraan peradilan berjalan dengan baik, bersih dari praktik-praktik penyelewengan.

Aplikasi SIWAS yang diluncurkan tidak terlepas dari serentetan kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya terkait dengan peningkatan sistem pengawasan dan penegakkan disiplin. Rencananya pada saat peluncuran nanti akan dilakukan simulasi cara penggunaan aplikasi SIWAS oleh Ketua Mahkamah Agung, segala kemudahan dan kepraktisan dari sistem pengawasan berbasis online tersebut ditunjukan kehadapan publik.

Regulasi Pengawasan

Beberapa waktu yang lalu MA telah mengeluarkan 3 Perma baru yaitu Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016  tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Mahkamah Agung terus berupaya mempersempit ruang gerak penyimpangan bagi segenap aparaturnya. Sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penanganan Pengaduan dan SK KMA No. 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui pesan singkat (SMS), namun dipandang dua produk kebijakan tersebut belum mampu memberikan efek yang significant terhadap perbaikan kinerja aparatur, sehingga Mahkamah Agung melakukan revisi dengan menerbitkan Perma No. 9 tahun 2016. Harapannya masyarakat bisa lebih cepat dan mudah untuk menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh apatarur peradilan.

Ada 8 model pengaduan yang diatur dalam Perma No. 9 tahun 2016 antara lain: 1. Aplikasi SIWAS pada situs Mahkamah Agung, 2. Layanan pesan singkat (SMS), 3. Surat elektronik (email) 4. Faximile, 5. Telepon, 6. Meja pengaduan, 7. Surat dan 8. Kotak pengaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan boleh menggunakan cara manapun yang dipandang lebih memberikan kemudahan.

Aplikasi SIWAS MARI

Untuk menunjang efektifitas Perma No. 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (wistleblowing system), aplikasi SIWAS menjadi instrumen dalam memberi keleluasaan bagi siapa saja untuk menyampaikan pengaduan melalui aplikasi online yang terkoneksi langsung dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Berbeda dengan sistem pengaduan sebelumnya yang masih menggunakan cara manual melalui penyediaan kotak pengaduan dimana calon pengadu harus datang langsung kepengadilan dan memasukan lembar pengaduan ke dalam kotak pengaduan.

Model pengaduan tersebut dipandang kurang efektif karena si pengadu tidak bisa mengakses sampai sejauh mana proses penanganan pengaduannya, itupun jika ditindaklanjuti. Jika pengadilan tidak menindaklanjutinya, maka sampai kapanpun tidak akan ada dampak apa-apa terhadap oknum yang diadukan.

Jumlah penjatuhan disiplin kepada aparatur peradilan dari tahun ke tahun memang selalu mengalami peningkatan. Menurut data dari Badan Pengawasan MA pada tahun 2014 jumlah aparatur yang dijatuhkan sanksi disiplin sebanyak 209 orang, di tahun 2015 meningkat menjadi 266 orang, sedangkan pada triwulan pertama di tahun 2016 tercatat ada 34 orang yang dikenakan sanksi disiplin, mulai dari sanksi ringan, sedang hingga berat. Dari sekian banyak jumlah yang dilaporkan, katagori pelanggaran masih didominasi oleh kalangan hakim dan panitera.

Pada tahun 2014 Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima 2019 pengaduan dan 209 diantaranya dinyatakan terbukti dan dijatuhi sanksi disiplin. Tidak semua pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan layak untuk ditindaklanjuti, dari jumlah diatas hanya 10,35% yang  benar-benar terbukti sebagai pelanggaran. Penting bagi pihak yang mengadukan untuk mengetahui alasan pengaduan itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti, atau ditindaklanjuti namun tidak cukup bukti sebagai sebuah pelanggaran. Aplikasi SIWAS akan memberi informasi secara lengkap kepada pihak pengadu tentang perkembangan status pengaduannya.

Model pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Untuk menyampaikan pengaduan si pengadu tidak harus mencantumkan identitasnya secara jelas jika hal itu dipandang akan merugikan pihak yang mengadukan , karena Badan Pengawasan Mahkamah Agung akan menilai dari isi dan materi pengaduannya bukan dari siapa yang menyampaikan pengaduan itu. Kedepannya cukup dengan dua jempol tangan melalui perangkat gadget yang dimiliki, setiap orang bisa mengirimkan pengaduan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Dengan sistem pengaduan yang baru ini sepertinya MA benar-benar akan membuka diri bagi keterlibatan publik secara luas untuk turut mengawasi kinerja para aparaturnya. Image yang selama ini tertanam di masyarakat bahwa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan sebagai lembaga yang tertutup dan eksklusif seiring waktu akan berubah dengan terus dibukanya kran kemudahan bagi masyarakat dan para pencari keadilan untuk memantau dan mengawasi kinerja aparatur peradilan.

Parameter dan Harapan

Parameter kesuksesan pengawasan tentu tidak diukur dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi kesusksesan dari sistem pengawasan antara lain: (1). Kesungguhan Mahkamah Agung (Badan Pengawasan) dalam mengimplementasikan sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, (2). Kesadaran para aparatur peradilan, (3). Dukungan dan peran serta masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendukung proses peradilan yang jujur dan bersih. Tiga indikator tersebut akan menjadi tolok ukur berhasil tidaknya sistem pengawasan yang dilakukan, memang kelak waktu yang akan menjawabnya, apakah pembaharuan sistem pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung akan mampu menjadi obat penawar yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit kronis di lembaga peradilan atau hanya akan berjalan seperti apa adanya.

Kita berharap pembaharuan sistem pengawasan ini akan menjadi prevention system bagi seluruh aparatur peradilan dari segala tindakan penyimpangan, karena tujuan akhir dari dibentuknya sistem pengawasan yang super ketat ini adalah terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa. [imdad.doc]

Ditulis oleh : D.Y. Witanto. Sumber : http://www.hukumonline.com

Copyright © 2009 Pengadilan Militer I-07