Peraturan-Peraturan dan Perundang-Undangan


 

1.  Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 1977

     Tentang Pelaksanaan Jalannya Pengadilan Pemeriksaan Kasasi dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Militer

2.  Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1982

     Tentang Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977

3.  Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.15 Tahun 1983

     Tentang Wewenang Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan Terhadap Seorang yang Berstatus Militer

4.  Undang-Undang No.31 Tahun 1997

     Tentang Peradilan Militer

5.  Undang-Undang No.4 Tahun 2004

     Tentang Kekuasaan Kehakiman ( Penjelasan )

6.  Undang-Undang No.5 Tahun 2004

     Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ( Penjelasan )

7.  Undang-Undang No.34 Tahun 2004

     Tentang Tentara Nasional Indonesia

8.  Keppres Nomor 56 Tahun 2004

     Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI

9.  Keppres No.34 Tahun 2004

     Tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

10.Keppres No.33 Tahun 2004

     Tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

11.Perpres No.24 Tahun 2007

     Tentang Tunjangan Panitera

12.SK KMA Nomor 144 Tahun 2007

     Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

13.PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Copyright © 2009 Pengadilan Militer I-07